Sistem dan Struktur Politik - Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)

Masa Transisi 1966-1967
Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun.

Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk Presidium dengan ketua umum  Zamroni (PMII). Pemuda dan mahasiswa memiliki peran
penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi.

Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa 1948 – 1965

Pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, tidak serta merta kehidupan bangsa Indonesia menjadi baik. Pemerintahan baru tersebut dihadapkan pada banyak persoalan yang ada di Indonesia sejak masa kolonial, baik itu bidang sosial, politik dan ekonomi. Sikap pemerintah yang dianggap “lemah” terhadap tekanan Belanda dan sekutunya di awal kemerdekaan ini memengaruhi kondisi politik ketika itu. Muncul kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Konflik-konflik di dalam negeri ini menambah beban pemerintah yang di masa tersebut masih memperjuangkan kedaulatan republik ini dihadapan dunia internasional. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, gerakan-gerakan separatisme terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Ancaman disintegrasi (perpecahan) bangsa memang bukan persoalan main-main. Bukan hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi pada masa kinipun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa bila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut.

Para sejarawan membagi peristiwa-peristiwa tersebut atas tiga macam yakni;

Perang Dingin serta Pengaruhnya bagi Dunia

Perang Dingin (bahasa Inggris: Cold War, bahasa Rusia: холо́дная война́, kholodnaya voyna, 1947–1991) adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, dengan Dunia Komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan Sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar.

Akhir Perang Dunia II

D-Day (bahasa Indonesia: Hari-H) adalah istilah militer dalam bahasa Inggris yang digunakan sebagai hari dimana penyerangan atau operasi militer dimulai. Istilah D-Day digunakan karena hari yang dimaksud belum diketahui atau masih dirahasiakan. Saat ini D-Day yang paling terkenal dalam sejarah adalah tanggal 6 Juni 1944—tanggal dimulainya Pertempuran Normandia, dimana tentara Sekutu berencana untuk membebaskan Eropa dari kekuasaan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Invasi Normandia, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord, adalah sebuah operasi pendaratan yang dilakukan oleh pasukan Sekutu saat Perang Dunia II, pada tanggal 6 Juni 1944. Dan sampai sekarang merupakan invasi laut paling besar dalam sejarah, dengan hampir tiga juta tentara menyeberangi Selat Inggris dari Inggris ke Perancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman.

Indonesia masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tahun (KMB) 1949, Indonesia memasuki suatu periode baru, yang lebih dikenal dengan Masa Demokrasi Liberal. pada masa ini, iklim politik dan kondisi perekonomian di Indonesia tidak berjalan stabil. Seringnya pergantian kabinet akibat kebebasan berdemokrasi berpengaruh pada banyak sektor hingga menyebabkan ancaman disintegrasi bangsa dan semakin merosotnya kondisi perekonomian Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan selama periode ini.

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

1. DEKRIT PRESIDEN

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :

Presiden Soekarno

Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.
Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.
Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.